Potensi Maritim Setara Tujuh Kali Lipat Pendapatan Negara

Pemandangan laut di perairan Teluk Aru Pangkalansusu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara (Foto THNews)

Metrotvnews.com, Jakarta: Potensi maritim Indonesia sudah lama terlantar. Bahkan, potensi maritim saat ini lebih banyak dimanfaatkan negara lain. "Sebanyak 45 persen alur perdagangan laut dunia itu lewat Indonesia. `Masa` kita tidak bisa memanfaatkan itu?" tukas Profesor bidang ekonomi dan kelautan, Dietrich G Bengen dalam seminar nasional bertajuk Restorasi Peradaban Maritim Indonesia yang diselenggarakan Liga Budaya Nusantara Partai NasDem di kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Rabu (5/12).

Ia mengatakan, sejatinya kekayaan bahari Indonesia telah menjadikan Indonesia sebagai Amazon of the Sea. "Namun banyak yang belum kita eksploitasi. Justru yang lebih banyak mengeksploitasi adalah orang lain," tukasnya. Ia mencontohkan, 75 persen terumbu karang dunia ada di perairan Indonesia. Dua per tiga kota-kota yang ada di Indonesia berada di pesisir dan 60 persen penduduk berada di wilayah pesisir.

Keramba Jaring Tancap yang ada di pesisir perairan Teluk Aru Pangkalansusu, Langkat, Sumut (Foto THNews)

"Kalau dari sumber daya kelautan dikelola dengan baik, dari sektor perikanan, pertambangan, energi, pariwisata bahari, industri maritim dan perhubungan laut, setiap tahun akan menghasilkan Rp7.400 triliun," tukasnya. Dietrich mengatakan, perlu optimalisasi potensi sumber daya dan jasa kelautan. "Kalau bisa saling menjaga, pemanfaatan kelautan akan saling menguntungkan. Laut tidak akan jadi hitam," tukasnya.

Karenanya, perlu perubahan paradigma secara menyeluruh agar potensi maritim dapat berkontribusi dengan baik. "Paradigma kita membangun masih berorientasi darat. Padahal realitasnya Indonesia adalah permukiman yang ada di pesisir. Tapi laut dijadikan halaman belakang yang kotor untuk Indonesia. Di negara lain, permukiman yang menghadap ke laut lebih mahal ketimbang ke darat. Tapi di kita terbalik," tukas Dietrich.(MI/TII).

Sektor Perikanan Mulai Akses Dana Perbankan

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo. (Foto : reformasi-birokrasi.kkp.go.id)

JAKARTA- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengklaim sektor perikanan saat ini jauh lebih mudah mengakses pembiayaan dari perbankan. Sebab, bisnis di sektor perikanan menunjukkan tren yang semakin rendah resiko (calculate risk) untuk digeluti, terutama perikanan budidaya.

Menteri KP Sharif Cicip Sutardjo mengatakan, bisnis di sektor perikanan perlahan tapi pasti mulai dilirik kalangan perbankan dalam hal penyaluran kredit dan permodalan. Belum lama ini, lima perbankan nasional, yakni BRI, BNi, Mandiri, BTN, dan Bank Syariah Mandiri, berkomitmen untuk mendanai revitalisasi tambak udang dan bandeng di Serang. Khusus BTN bahkan telah menyampingkan komitmennya senilai Rp 40 Miliar.

"Perbankan sudah menyatakan ketertarikannya untuk masuk ke sektor perikanan, ini karena sektor ini makin rendah resiko. Kemarin ada lima bank nasional yang mau membiayai revitalisasi tambak udang dan bandeng di Pantura Jawa senilai Rp 40 miliar," kata dia di Jakarta, Rabu (5/12)

Menurut Menteri KP, menguatnya kepercayaan kalangan perbankan menunjukkan kementerian itu berhasil dala menekan risiko usaha. KKP belum lama ini mencanangkan penggunaan model plastik mulsa pada tambak budidaya. Dengan teknologi itu, penyakit dari tanah tidak menginfeksi ikan.

"Agar risiko makin minim, pihaknya juga akan membantu para petambak dengan menyiapkan bantuan pakan probiotik, infrakstruktur, rehabilitasi saluran primer dan tersier termasuk teknologi pengolahannya," jelas dia.

Menteri KP mengatakan, pihaknya telah me-launching revitalisasi tambak udang dan bandeng dengan seluas 1000 ha dan 500 ha untuk bandeng. Kegiatan tambak percontohan itu tersebar di enam kabupaten, yakni Serang, Tangerang, Karawang, Indramayu, Subang, dan Cirebon.

"Dengan revitalisasi ini, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tambak dari semula 0,5 ton per ha per musim tanam (mt) untuk tambak tradisional menjadi 15 ton per ha per mt untuk tambak intensif,"kata dia. (sumber : KKP)    

Potensi Perikanan Baru Tergarap 20%

Keramba Jaring Tancap di pesisir perairang Teluk Aru, Pangkalansusu, Kab. Langkat, Sumatera Utara.

Jakarta-Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri menilai Republik Indonesia baru memanfaatkan sebagaian kecil dari potensi perikanan yaitu hanya 20% sehingga terdapat banyak peluang yang dapat dimanfaatkan.

"Potensi perikanan Indonesia pada 2011 sekitar 65 juta ton per tahun, sedangkan kita baru memanfaatkan 13,4 juta ton atau 20,7%," ujarnya, Rabu (5/12)

Menurut Rokhmin, masih banyak kalangan yang tidak mengetahui sebenarnya sektor kelautan dan perikanan juga dapat dikelola dengan digabungkan dengan pertanian seperti menggunakan konsep 'akuakultur'atau budi daya.

KJT ikan kerapu yang dikelola PT SUB Indonesia di perairan Teluk Aru Pangkalansusu

Selain itu, ujar dia, potensi pengembangan bisnis budidaya dapat dijalankan di kawasan lautan, area pantai, dan lingkungan air segar (danau, reservoir, sungai, kanal irigasi, bahkan di lahan pertanian atau mina padi), serta akuarium.

Dia juga memaparkan beragam produk budi daya perikanan selain ikan adalah pakan berbahan baku ganggang serta produk farmasi dan kosmetik dari komponen bioaktif dari rumput laut dan sejumlah organisme akuatik. (Bisnis/kal)

TIM AUDITOR CBIB KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA TINJAU KERAMBA PT SUB INDONESIA

Lokasi keramba PT SUB Indonesia

PANGKALANSUSU – Tim Auditor CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) dari KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) Jakarta dipimpin oleh Dadan Kurnia bersama petugas dari Diskan Provinsi Sumatera Utara (Widodo, Spi dan Supriyadi, S.Pi) didampingi Kasi Bina Usaha Perikanan Kabupaten Langkat, Agung Sugiarta, S.Sos beserta stafnya telah berkunjung ke lokasi keramba budidaya ikan kerapu milik PT SUB Indonesia di Pangkalansusu, Langkat, Sumatera Utara akhir November lalu.

GM Pemasaran PT SUB Indonesia, Bayu Pramana (kanan) saat berdiskusi dengan Tim Auditor CBIB

Menurut Auditor CBIB, Dadan, kunjungan mereka ke lokasi budidaya ikan kerapu KJT (Keramba Jaring Tancap) yang dikelola oleh PT SUB (Saham Usaha Bersama) Indonesia di pesisir perairan Teluk Aru, Kabupaten Langkat adalah bertujuan untuk melakukan audit/verifikasi untuk penerbitan sertifikat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Ditjen Perikanan Budidaya.

“Hal ini sangat penting bagi pengusaha budidaya ikan laut yang akan melakukan ekspor hasil produksinya ke mancanegara. Dengan adanya sertifikat, maka ikan yang diproduksi sudah terjamin mutunya,” kata Dadan.

Sementara menjawab pertanyaan Telukharunews.com, Kasi Bina Usaha Perikanan Kabupaten Langkat, Agung Sugiarta, S.Sos, Kabupaten Langkat menyebutkan, wilayah perairan Teluk Aru sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah budidaya ikan baik melalui sistem KJT maupun KJA (Keramba Jaring Apung) mengingat Kabupaten Langkat mempunyai garis pantai sepanjang 110 km dengan otonomi wilayah laut sejauh 4 mil (± 81.32 Ha) sehingga Kabupaten Langkat dinilai cukup potensial sebagai kawasan budidaya ikan laut.

Kepala Seksi Bina Usaha Perikanan Langkat, Agung Sugiarta saat menjelaskan kepada GM Pemasaran PT SUB Indonesia, Bayu Pramana (kanan) mengenai maksud dan tujuan Tim CBIB ke lokasi KJT PT SUB Indonesia.

Menurut Agung, Potensi budidaya ikan laut di Kabupaten Langkat adalah 40.000 KJT/KJA, tapi realisasi sampai tahun 2010 baru sekitar 5.056 KJT/KJA. “Ini artinya baru sebesar 12,5% pemanfaatan dari potensi yang tersedia,” katanya.

Mencatat data hasil kunjungan Tim Auditor CBIM KKP

Namun demikian, masih menurut Kasi Bina Usaha Perikanan Kabupaten Langkat, kalau dilihat dari data perkembangan budidaya ikan kerapu di Kabupaten Langkat dapat dikatakan setiap tahunnya terus berkembang. Agung mengambil contoh, bila pada tahun 2005 hanya tercatat sebanyak 879 pelaku usaha KJT/KJA kini sudah mencapai di atas 1.223. Sedangkan sarananya yang tadinya hanya 2.700 unit (2005,red) kini telah berkembang menjadi 5.056 unit.